Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara (Nusra) yang digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/10/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mensinergikan arah pembangunan wilayah melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Forum strategis ini diikuti oleh para kepala daerah se-wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta perwakilan kementerian dan lembaga teknis yang membidangi penataan ruang, infrastruktur, dan perencanaan wilayah. Dalam forum tersebut, dibahas strategi penyelarasan kebijakan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi regional, serta mitigasi perubahan iklim.
Pemerintah menegaskan pentingnya integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar spasial yang kuat, terarah, dan berkelanjutan.
Bupati Sumbawa dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa forum ini memiliki arti strategis bagi Kabupaten Sumbawa. Sebab, Sumbawa tengah memperkuat perencanaan ruang wilayah berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan arah pembangunan Sumbawa sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap berpijak pada karakteristik dan kebutuhan wilayah. Penataan ruang yang baik akan mendukung konektivitas antarwilayah, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa Sumbawa memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, energi terbarukan, dan pariwisata alam. Tentunya hal ini perlu didukung dengan kebijakan tata ruang yang terarah serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan perdesaan dan pesisir. Prinsip tata ruang yang terintegrasi akan memastikan setiap program pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.
Forum tersebut juga menyoroti pentingnya pembangunan wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam konteks penguatan konektivitas nasional. Termasuk pengembangan jalur logistik, pelabuhan strategis, serta kawasan ekonomi khusus. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia guna mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat daya saing daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengelolaan ruang wilayah, mengoptimalkan potensi daerah berbasis tata ruang berkelanjutan, mengembangkan sistem informasi geospasial daerah untuk mendukung perencanaan dan investasi, serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif.
Keterlibatan Bupati Sumbawa dalam forum penataan ruang ini menunjukkan langkah aktif Pemkab Sumbawa dalam memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dan tata ruang nasional. Isu-isu strategis seperti penataan kawasan pesisir, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata menjadi tantangan yang perlu disinergikan dengan kebijakan pusat.
Partisipasi Sumbawa dalam forum ini juga mencerminkan komitmen terhadap visi “Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera” yang berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
“Dengan memperkuat integrasi tata ruang, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap pembangunan—baik infrastruktur, investasi, maupun sosial ekonomi—selaras dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat,” pungkas Bupati. (DS/02)
