Sumbawa Luncurkan E-Monev, Pengadaan OPD Diawasi Ketat

Dinamikasumbawa.com

SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui penerapan aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi meluncurkan aplikasi tersebut sekaligus menyosialisasikan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026, Senin (16/11/2026), di Kantor Bupati Sumbawa.

Melalui inovasi digital ini, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses pengadaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Aplikasi E-Monev juga dirancang untuk memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran sekaligus membantu pimpinan daerah memantau perkembangan setiap paket pengadaan secara berkala.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot dalam sambutannya menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif dalam mengawasi proses pengadaan. Setiap tahapan harus memiliki rekam data yang jelas sehingga pimpinan dapat mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mendeteksi potensi persoalan sejak dini.

Dalam arahannya, Jarot menekankan bahwa E-Monev harus berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini, bukan sekadar aplikasi pelaporan. Sistem tersebut harus mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pengadaan sejak tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan data dalam aplikasi untuk mengawasi setiap tahapan secara konsisten. Menurutnya, sistem pengawasan harus mampu membantu pemerintah daerah mendeteksi berbagai anomali yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain harga pengadaan yang jauh di atas harga pasar, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran, serta ketimpangan antara progres fisik dan realisasi keuangan.

Jarot mengingatkan, bahwa setiap indikasi ketidakwajaran harus segera ditelusuri. Ia menegaskan, munculnya anomali tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi tersebut tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

“Anomali tidak serta-merta berarti pelanggaran, tetapi tidak boleh diabaikan. Harus ditelusuri dan dipastikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan. Jangan sampai kita baru sibuk mencari penjelasan setelah persoalan menjadi temuan pemeriksaan,” tegasnya.

Untuk memastikan aplikasi berjalan efektif, Bupati meminta seluruh kepala OPD menunjukkan komitmen dalam penerapannya. Setiap perangkat daerah wajib menunjuk satu PIC Pengadaan yang bertanggung jawab memperbarui data pada aplikasi E-Monev dan E-Project minimal satu kali dalam seminggu.

Selain itu, seluruh PA dan KPA harus memastikan setiap paket pengadaan tahun anggaran 2026, termasuk paket yang bersumber dari APBD Perubahan, telah masuk ke dalam sistem sesuai ketentuan.

Jarot juga memberikan tugas khusus kepada Bagian PBJ untuk menyampaikan rekapitulasi perkembangan pengadaan seluruh OPD setiap minggu. Bagian PBJ harus meneruskan laporan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Sumbawa harus memanfaatkan data E-Monev sebagai instrumen pengawasan dan pendampingan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berlangsung setelah pekerjaan selesai, tetapi juga dapat dilakukan selama proses pengadaan berjalan.

Jarot bahkan menegaskan, bahwa kepatuhan perangkat daerah dalam menggunakan aplikasi dan memperbarui laporan, akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja kepala OPD.

Ia tidak ingin peluncuran aplikasi, hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa perubahan dalam pola kerja birokrasi. Seluruh kepala perangkat daerah harus memastikan jajarannya menggunakan sistem tersebut, memperbarui data secara rutin, dan segera menyelesaikan kendala yang muncul dalam proses pengadaan.

“Saya tidak ingin kegiatan hari ini hanya menghasilkan aplikasi yang diluncurkan dan sosialisasi yang selesai dilaksanakan, tetapi setelah itu tidak ada perubahan dalam cara kita bekerja. Kepala OPD harus memastikan sistem digunakan, data diperbarui, kendala diselesaikan, dan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Jarot juga meminta seluruh perangkat daerah menjaga keseimbangan antara percepatan realisasi anggaran, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengadaan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, S.T., M.M.Inov., menjelaskan bahwa peluncuran E-Monev merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta koordinasi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan sejumlah regulasi pengadaan barang dan jasa pada 2026. Terlebih, pemerintah daerah harus mengoptimalkan waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang baru ditetapkan pada 3 November 2026.

Kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat, terkoordinasi, dan disiplin dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan. Pemerintah daerah juga membutuhkan sistem yang mampu menyajikan perkembangan pekerjaan secara aktual agar pimpinan dapat segera mengambil langkah ketika menemukan hambatan.

Erma menjelaskan, aplikasi E-Monev terintegrasi dengan E-Project untuk menghadirkan sistem pemantauan yang lebih komprehensif. Kedua aplikasi tersebut tidak hanya mencatat dan menghimpun laporan, tetapi juga menyajikan perkembangan setiap paket pengadaan secara real time.

Dengan dukungan data tersebut, pimpinan daerah dapat mengetahui posisi setiap paket, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah percepatan berdasarkan kondisi di lapangan.

Kegiatan peluncuran dan sosialisasi ini melibatkan 135 peserta dari berbagai unsur pemerintahan. Peserta terdiri atas pimpinan daerah, pejabat perangkat daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Person in Charge (PIC) Pengadaan Barang dan Jasa.

Panitia mengisi kegiatan dengan peluncuran aplikasi E-Monev, pemaparan dan simulasi penggunaan E-Monev serta E-Project, sosialisasi surat edaran bupati, dan pengenalan website Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Peserta juga mengikuti diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pengadaan di masing-masing perangkat daerah.

Peluncuran aplikasi E-Monev ditandai dengan penekanan layar touch screen oleh Bupati Sumbawa. Prosesi tersebut turut didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kegiatan itu juga dihadiri Staf Ahli Bupati, para kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, lurah, kepala UPT Puskesmas, narasumber, serta seluruh peserta sosialisasi. (DS/02)

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts