Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum di berbagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mendorong pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tenaga dokter pada tahun 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos., M.Si, dalam keterangan persnya di ruang kerja, Selasa (14/10/2025). Menurutnya, kebutuhan dokter di wilayah Sumbawa saat ini masih jauh dari ideal, terutama untuk pelayanan dasar di Puskesmas.
“Informasi dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah tenaga dokter umum di Puskesmas masih sangat terbatas. Misalnya di UPT Puskesmas Kecamatan Lunyuk, saat ini hanya ada satu orang dokter yang bertugas. Idealnya, dengan melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, Puskesmas tersebut membutuhkan minimal empat dokter,” ujar Budi, yang akrab disapa Busan.
Busan menjelaskan bahwa pada rekrutmen CPNS tahun 2024, sebenarnya telah dibuka 11 formasi untuk tenaga dokter umum dan dokter gigi. Namun, dari jumlah tersebut hanya tujuh orang yang lolos seleksi dan diterima.
“Minimnya pelamar menjadi kendala utama. Padahal formasi sudah dibuka. Ini yang kami harap tidak terjadi lagi pada rekrutmen CPNS 2026 nanti,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Sumbawa sangat berharap pemerintah pusat kembali membuka formasi dokter pada seleksi CPNS tahun depan, untuk memenuhi kebutuhan mendesak tenaga medis di fasilitas pelayanan dasar.
Kabar baiknya, lanjut Busan, sejumlah putra-putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran saat ini sedang mengikuti program internship di beberapa rumah sakit. Mereka diharapkan bisa kembali dan mengisi kekosongan tenaga dokter di Puskesmas jika formasi kembali dibuka.
“Kami optimis, jika formasi dokter kembali dibuka tahun depan, peluang bagi putra daerah untuk mendaftar dan diterima akan lebih besar. Ini akan sangat membantu dalam memperkuat pelayanan kesehatan di daerah,” ungkapnya.
Kekurangan tenaga dokter di Puskesmas bukan hanya menjadi persoalan di Sumbawa, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Tantangan ini semakin terasa ketika distribusi tenaga medis tidak merata, dan sebagian dokter lebih memilih bertugas di daerah perkotaan.
Karena itu, Pemkab Sumbawa terus mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat dalam pengadaan tenaga kesehatan melalui jalur CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), khususnya bagi daerah dengan kebutuhan tinggi seperti Sumbawa.
“Kami berharap formasi CPNS mendatang bisa menjadi solusi untuk menutup kekurangan tenaga dokter. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan dokter adalah ujung tombaknya,” tutup Busan. (DS/02)
