Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali mendapatkan program Optimasi Lahan (Oplah) Pertanian pada 2026 dengan sasaran lahan seluas 897,5 hektare. Program ini menyasar 14 kecamatan dan 33 desa dengan melibatkan 52 kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,128 miliar, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pertanian, terutama infrastruktur pengelolaan air dan jaringan irigasi.
Program Oplah tersebut melanjutkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan serupa pada 2025. Saat itu, Kabupaten Sumbawa memperoleh program Oplah seluas 2.498 hektare yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemerintah daerah kini kembali mendorong optimalisasi lahan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt., Rabu (21/10/2026), menjelaskan bahwa Oplah bertujuan meningkatkan kemampuan lahan pertanian dalam menghasilkan komoditas pangan. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mengoptimalkan lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami sekali dalam setahun. Tujuannya, agar mampu mendukung dua hingga tiga kali musim tanam.
Menurutnya, peningkatan indeks pertanaman membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, terutama dalam pengelolaan tata air. Ketersediaan air yang cukup, menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan petani dapat memanfaatkan lahan secara optimal sepanjang musim tanam.
Karena itu, program Oplah mendorong perbaikan sarana pengairan dan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan serta pembenahan saluran irigasi, bendung, dan sarana penampungan air diharapkan mampu memperluas pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi lahan usaha tani yang lebih optimal.
“Tujuan utama Oplah adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian agar mampu menghasilkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Melalui perbaikan infrastruktur dan tata air, kita berharap petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen, sekaligus mendukung ketahanan serta swasembada pangan nasional,” jelas Junaidi.
Ia menegaskan, optimalisasi lahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas areal tanam, tetapi juga pada kemampuan petani memanfaatkan lahan yang tersedia secara lebih efektif. Dengan dukungan pengairan yang memadai, lahan yang sebelumnya hanya menghasilkan satu kali panen, berpeluang mendukung dua hingga tiga kali musim tanam dalam setahun, sesuai kondisi teknis dan ketersediaan air.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin, S.P., menjelaskan bahwa program Oplah 2026 menjangkau 897,5 hektare lahan yang tersebar di 14 kecamatan dan 33 desa. Sebanyak 52 kelompok tani menerima manfaat program tersebut.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,128 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan kelompok tani. Anggaran itu diarahkan untuk pengembangan berbagai fasilitas pengairan, mulai dari irigasi perpipaan, sistem perpompaan, kantong air, cekdam, hingga jaringan irigasi.
Khaeruddin mengatakan, pembangunan sarana tersebut menyesuaikan kebutuhan lapangan agar petani dapat mengelola air secara lebih efektif. Infrastruktur pengairan menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan optimalisasi lahan, terutama pada areal yang membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.
“Total anggaran dari pemerintah pusat untuk program Oplah 2026 ini sekitar Rp4,128 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 52 kelompok tani guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana pertanian, baik irigasi perpipaan, perpompaan, kantong air, cekdam, maupun jaringan irigasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyalurkan bantuan program Oplah secara langsung ke rekening kelompok tani penerima manfaat. Mekanisme tersebut menempatkan kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan program dan kebutuhan pembangunan sarana di masing-masing lokasi.
Saat ini, kelompok tani penerima manfaat tengah melengkapi dokumen administrasi sebagai salah satu tahapan sebelum pelaksanaan kegiatan. Dinas Pertanian Sumbawa menargetkan proses tersebut segera rampung agar kelompok tani dapat melanjutkan ke tahap penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
Menurut Khaeruddin, pemerintah daerah menargetkan penandatanganan PKS dapat berlangsung pada pekan berikutnya setelah kelompok tani menyelesaikan persyaratan administrasi. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana pertanian dimulai.
Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa telah menuntaskan Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk program Oplah 2026 pada awal Oktober. Pelaksanaan SID tersebut melibatkan Universitas Mataram (Unram) untuk mendukung perencanaan teknis pembangunan di lokasi sasaran.
Penyelesaian SID menjadi salah satu tahapan persiapan sebelum kelompok tani melaksanakan pekerjaan fisik. Melalui survei dan perencanaan teknis tersebut, kebutuhan pembangunan sarana pengairan dapat disesuaikan dengan kondisi lahan, serta kebutuhan masing-masing kelompok tani penerima manfaat.
Dinas Pertanian Sumbawa merencanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana Oplah 2026 mulai berjalan pada minggu pertama November. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pembangunan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, kelompok tani penerima manfaat kini mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tahapan pelaksanaan kegiatan agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat dimulai sesuai rencana. Pemerintah daerah juga mengarahkan pelaksanaan program pada pembangunan sarana pengairan yang mendukung peningkatan indeks pertanaman dan pemanfaatan lahan pertanian di wilayah sasaran. (DS/02)
