Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas dan keterbatasan guru di sejumlah masih menjadi persoalan krusial di Kabupaten Sumbawa. Ditengah kebutuhan layanan dasar yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan skema rekrutmen tenaga kesehatan serta tenaga pendidikan, melalui pendanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, Kamis (29/1/2026) menjelaskan bahwa skema yang disiapkan bukan merupakan rekrutmen baru di luar mekanisme yang ada. Melainkan pengisian kebutuhan tenaga berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
“Bukan rekrutmen baru dalam arti membuka pola berbeda. Semua penerimaan, apa pun bentuknya, tetap menggunakan skema formasi. Formasi apa yang dibutuhkan, itulah yang akan diisi dan ditempatkan, baik di puskesmas maupun di sekolah-sekolah,” ujar Sekda.
Menurutnya, keterbatasan tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, penyiapan formasi dilakukan secara selektif dan terukur agar penempatan tenaga benar-benar sesuai kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Sekda menjelaskan, teknis penyiapan formasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan saat ini telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pemerintah daerah, kata dia, masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pola rekrutmen yang dapat diterapkan.
“Formasinya sudah kita siapkan dan sudah diusulkan ke Menpan. Sekarang sambil menunggu kebijakan-kebijakan baru dari Menpan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaannya,” jelasnya.
Terkait sasaran rekrutmen, Sekda menyebutkan bahwa skema ini diprioritaskan bagi tenaga non-ASN yang sebelumnya dirumahkan. Selain itu, terdapat pula pembahasan untuk kelompok profesi lain yang relevan, yang saat ini masih dalam tahap penggodokan.
“Iya, sementara ini untuk ASN dan tenaga yang sebelumnya dirumahkan. Ada juga beberapa skema lain yang masih dibahas dan belum final,” katanya.
Sekda menegaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan jumlah pasti kebutuhan tenaga, maupun besaran anggaran yang akan dialokasikan melalui BLUD dan BOSP. Seluruh perhitungan masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.
“Belum kita hitung secara rinci, belum final. Saat ini masih pada tahap persiapan, presentasi, dan penyampaian informasi,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pembahasan tersebut belum masuk pada perhitungan gaji ASN, maupun komponen pembiayaan lainnya secara detail. Pemerintah daerah masih fokus pada penyusunan kerangka kebijakan dan analisis kebutuhan riil di lapangan. (DS/02)
