Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai melakukan pembenahan tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Sebagai langkah awal, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, ditetapkan sebagai pilot project pendataan masyarakat dan pelaku usaha mikro yang menjadi prioritas penerima LPG subsidi.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Sebagai tahap awal, Kelurahan Seketeng menjadi wilayah pertama yang melaksanakan pendataan sekaligus ditetapkan sebagai pilot project,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Menurut Ivan, pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat dari Bupati Sumbawa sebagai bagian dari langkah perbaikan sistem distribusi LPG 3 kilogram. Melalui program ini, pemerintah daerah juga akan menerapkan sistem pembagian kupon bagi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima prioritas.
Ia menjelaskan, data penerima prioritas nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak Pertamina, agen, serta pangkalan LPG sebagai dasar pengaturan distribusi di lapangan. Dengan demikian, proses penyaluran LPG bersubsidi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.
“Pendataan ini bertujuan memastikan LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi prioritas, seperti rumah tangga yang membutuhkan dan pelaku usaha mikro,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi langkah cepat Camat Sumbawa bersama jajaran kelurahan yang telah memulai proses pendataan di Kelurahan Seketeng. Model pendataan tersebut nantinya akan diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
Saat ini, sejumlah kecamatan lainnya juga mulai melakukan proses pendataan dari tingkat RT hingga desa dan kelurahan. Data yang terkumpul akan dihimpun dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa sebagai dasar penetapan daftar penerima prioritas LPG 3 kilogram di masing-masing wilayah.
“Data yang dihimpun dari tingkat RT hingga desa dan kelurahan nantinya akan menjadi dasar penetapan penerima prioritas di setiap wilayah,” terangnya.
Selain melakukan pendataan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG di tingkat agen dan pangkalan. Para agen dan pangkalan diminta menyalurkan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menjualnya kepada pengecer ataupun pihak yang melakukan penimbunan.
Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” tegas Ivan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan pangkalan LPG di setiap wilayah. Evaluasi tersebut bertujuan menyesuaikan jumlah pangkalan dengan jumlah penduduk agar distribusi LPG lebih proporsional dan mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengusulkan perluasan sasaran penerima LPG 3 kilogram bagi petani dan nelayan. Hal ini mempertimbangkan kondisi di lapangan di mana sebagian petani dan nelayan juga memanfaatkan LPG dalam menunjang aktivitas usaha mereka.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa pun mengajak seluruh pihak, mulai dari Pertamina, agen, pangkalan, hingga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menerbitkan surat edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai BUMN dan BUMD agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram, sehingga kuota subsidi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang berhak.
Masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan pelanggaran distribusi LPG melalui layanan Call Centre “Lapor Gas” di nomor 081337577972. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan LPG bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. (DS/02)
