Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih memerlukan perhatian serius. Sejumlah sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, ditemukan memiliki kondisi bangunan yang memprihatinkan—mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, dalam keterangan persnya, Rabu (8/10/2025), usai melakukan monitoring dan evaluasi lapangan sejak resmi menjabat.
“Dalam sepekan terakhir kami melakukan kunjungan langsung ke sejumlah sekolah. Dari hasil itu terlihat jelas bahwa ke depan kita masih membutuhkan peningkatan dan pembenahan infrastruktur sarana prasarana sekolah,” kata Budi.
Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyangkut bangunan sekolah, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang. Seperti laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan ruang guru yang layak. Ia menyebut bahwa sekitar 50 persen sekolah di Sumbawa perlu intervensi perbaikan fisik secara bertahap.
Saat ini, Kabupaten Sumbawa memiliki sekitar 6.000 lebih tenaga pendidik yang tersebar di lebih dari 600 lembaga PAUD/TK, hampir 400 SD, dan sekitar 150 SMP. Dengan cakupan yang luas dan kondisi geografis yang cukup menantang, kebutuhan infrastruktur pendidikan menjadi sangat krusial.
“Identifikasi persoalan sudah jelas, yaitu sarpras sekolah yang belum layak. Sayangnya, perencanaan kebutuhan infrastruktur pendidikan selama ini belum maksimal dan kurang matang. Kita butuh tambahan anggaran, baik dari APBD maupun pusat, termasuk melalui aspirasi Pokir DPRD,” jelasnya.
Selain fokus pada sarana fisik, Budi juga menyoroti pentingnya pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, data yang valid dan akurat sangat menentukan perencanaan anggaran dan intervensi program yang tepat sasaran.
“Kami akan perkuat akurasi Dapodik agar data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumbawa dari Komisi IV, Syamsul Hidayat, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Dikbud di bawah kepemimpinan kepala dinas yang baru. Ia menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan tak bisa terlepas dari pembenahan data, infrastruktur, serta penguatan anggaran.
“Pembenahan Dapodik itu wajib. Kami di Komisi IV sangat mendukung peningkatan anggaran pendidikan. Meski dalam aturan mandatory spending disebutkan minimal 20 persen, ke depan harus lebih dari itu agar perencanaan bisa terealisasi,” kata politisi PAN dari Dapil II itu.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas guru, terutama pada jenjang PAUD, yang saat ini baru sekitar 70 persen tenaga pendidiknya berkualifikasi S1. Menurutnya, selain pembangunan fisik, peningkatan kompetensi guru melalui diklat dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi fokus.
“Mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas guru. Kita ingin pendidikan di Sumbawa bukan hanya maju dari sisi infrastruktur, tapi juga kualitas SDM-nya,” tandasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan pusat, Dinas Pendidikan berharap upaya pembenahan sektor pendidikan di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih optimal ke depan. (DS/02)
