Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, dalam perbincangan di ruang kerjanya, Selasa (19/8/2025).
Menurut Dedy, Bappeda yang berfungsi sebagai “dapur kebijakan” harus mampu melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan strategi nasional, sekaligus mengawal visi-misi kepemimpinan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, dan Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori (Jarot–Ansori). Visi tersebut tertuang dalam RPJMD yang memuat prioritas pembangunan untuk mewujudkan Sumbawa Maju, Unggul, dan Sejahtera.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis menjadi fokus utama pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur jalan di wilayah selatan Sumbawa. Hal ini dinilai penting agar rasa kemerdekaan dapat dirasakan secara merata melalui pemerataan pembangunan.
Selain itu, sektor sumber daya manusia juga mendapat porsi besar, dengan alokasi anggaran pendidikan sekitar 25 persen dari APBD 2025. Di bidang kesehatan, pembangunan RSUD Sumbawa di kawasan Sering, Kecamatan Unter Iwes, menjadi prioritas. Rumah sakit ini dirancang sebagai pusat rujukan untuk layanan spesialis, seperti penyakit jantung dan kesehatan jiwa, yang akan didukung bantuan peralatan dari pemerintah pusat senilai Rp 15 miliar.
“Pemerintah juga memprioritaskan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pencegahan penyakit menular seperti AIDS dan malaria,” jelas Dedy.
Lebih lanjut, ia memaparkan dua model program pembangunan, yakni program spesifik dan program sensitif. Program spesifik diarahkan langsung untuk mengatasi persoalan mendasar, seperti kesehatan ibu dan anak. Sedangkan program sensitif bersifat pendukung, misalnya peningkatan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan, penyediaan air bersih, hingga rehabilitasi rumah. Menurutnya, integrasi kedua program ini sangat diperlukan agar penanganan masalah lebih efektif.
Di sektor pendidikan, Pemkab Sumbawa tetap konsisten dengan alokasi anggaran 25 persen. Sementara bidang kesehatan tidak lagi dibatasi persentase, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, lanjut Dedy, Bappeda menggunakan lima pendekatan. Pertama, pendekatan teknokratis berbasis analisis kebutuhan dinas. Kedua, pendekatan politik melalui visi-misi kepala daerah dan aspirasi DPRD. Ketiga, pendekatan bottom-up dari masyarakat. Keempat, pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan kelima, pendekatan demokratis yang menggabungkan seluruh kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Semua aspirasi masyarakat melalui DPRD sudah terakomodasi dalam RPJMD. Namun yang terpenting, arah pembangunan harus tetap konsisten agar tujuan besar Sumbawa Maju, Unggul, dan Sejahtera bisa tercapai,” pungkasnya. (DS/02)
