Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Realisasi pendapatan dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan UPTD Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp 1.262.162.067 atau 57,86 persen dari target tahunannya yang ditetapkan sebesar Rp 2,1 miliar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kanupaten Sumbawa, Much Sofyan, ST, dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Jumat (3/10/2025). Sofyan Lhargo akrabnya disapa mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan dari dua sektor tersebut. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis maupun regulasi.
“Dari hasil evaluasi sementara, capaian realisasi memang belum maksimal. Namun dengan sisa waktu tiga bulan ke depan, kami akan menggenjot pendapatan dari PBG dan laboratorium secara optimal,” ujar Lhargo optimistis.
Ia menjelaskan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini menjadi persyaratan wajib sebelum memulai kegiatan konstruksi. PBG bukan sekadar izin mendirikan, melainkan persetujuan atas rencana teknis bangunan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan tata ruang.
“PBG ini menjadi bentuk perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan. Jika IMB lebih bersifat izin pendirian bangunan, maka PBG lebih menekankan pada pengesahan rencana teknis bangunan. Prosesnya pun sudah digital melalui sistem nasional bernama SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung),” jelasnya.
Lhargo menambahkan, penerapan sistem ini dilakukan sesuai ketentuan terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang menetapkan PBG sebagai instrumen legalitas pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya PBG sebagai alat untuk menjamin keamanan bangunan dan memastikan pembangunan sesuai tata ruang. Selain itu, PBG mendukung pendataan bangunan secara akurat yang berguna untuk perencanaan pembangunan jangka panjang.
“PBG juga menjadi basis data yang strategis dalam mendukung pengembangan wilayah dan perencanaan infrastruktur,” ujarnya.
Terkait pendapatan dari UPTD Laboratorium, Sofyan menjelaskan bahwa unit tersebut memberikan layanan pengujian bahan konstruksi dan mutu bangunan yang sangat dibutuhkan oleh kontraktor, pengembang, maupun instansi teknis lainnya. Laboratorium ini memiliki potensi besar dalam mendukung PAD (Pendapatan Asli Daerah), terutama jika layanan terus diperluas dan ditingkatkan.
“Kendati regulasi pusat kadang menjadi tantangan, tapi kami terus berupaya mencari celah kebijakan agar potensi pendapatan tetap bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap kolaborasi lintas sektor dan peningkatan pelayanan akan mendorong peningkatan kontribusi sektor PBG dan laboratorium terhadap PAD Sumbawa pada triwulan terakhir 2025 ini. (DS/02)
