Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Aksi dan audiensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026), menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memilih membuka ruang dialog dan menerima langsung berbagai kritik serta masukan dari mahasiswa.
Kegiatan yang juga dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, itu membahas sejumlah persoalan daerah. Isu yang disoroti antara lain praktik pertambangan ilegal, perusakan hutan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, pengangguran, stunting, serta kondisi infrastruktur jalan.
Di hadapan massa aksi, Wabup Sumbawa, Mohammad Ansori, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan pembangunan daerah. Ia menyebut pemerintah membutuhkan kontrol dan masukan dari masyarakat agar kebijakan berjalan tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Ini bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Menurut Ansori, setiap kritik harus dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Ia menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat penting untuk memastikan pembangunan berjalan terbuka dan terukur.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, berbagai persoalan yang ada tidak dapat diselesaikan secara instan dan membutuhkan proses bertahap.
“Semua ada proses, tidak bisa instan. Tujuannya tetap sama, yaitu kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam sesi dialog, PMII mempertanyakan sejumlah janji politik pemerintah daerah, termasuk target peningkatan PAD hingga 50 persen. Menanggapi hal itu, Ansori menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan data dan optimalisasi potensi pajak daerah.
Mahasiswa juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, serta terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda. Seluruh isu tersebut ditanggapi pemerintah dengan penjelasan terkait langkah pengawasan dan upaya penanganan yang sedang berjalan.
Ansori turut mengakui masih adanya kelemahan dalam pengawasan pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi, termasuk pencabutan izin pangkalan, jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi barang subsidi.
Aksi PMII tersebut dinilai menjadi bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Mahasiswa mendorong agar pemerintah lebih tegas dalam menindak pelanggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, forum audiensi tersebut menjadi ruang evaluasi langsung terhadap berbagai kebijakan yang telah berjalan. Sementara bagi PMII, keterbukaan pemerintah menjadi peluang untuk memperkuat pengawasan sosial secara berkelanjutan.
Dialog yang berlangsung kondusif itu menunjukkan bahwa kritik dan pemerintah dapat berjalan berdampingan. Keduanya dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sesuai harapan masyarakat. (DS/02)
