Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah mempertimbangkan masa depan Perusahaan Persero Daerah (Perseroda) Sabalong, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, dalam beberapa tahun belakangan ini, perusahaan milik daerah itu tidak beraktivitas.
Menurut Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Khairuddin, BPK telah memberikan atensi khusus terkait Perseroda Sabalong. Serta mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap tegas terkait kelangsungan BUMD tersebut.
“BPK sudah meminta agar pemerintah memutuskan, apakah Perseroda ini akan tetap dilanjutkan atau dihentikan. Sebab, beberapa tahun terakhir nyaris tidak ada aktivitas sama sekali,” ungkap Khairuddin.
Ia menjelaskan, apabila Perseroda Sabalong tetap ingin dioperasikan, maka dibutuhkan suntikan dana baru dari pemerintah. Namun di sisi lain, hasil audit menunjukkan adanya utang dengan nilai cukup besar yang harus ditanggung.
“Kalau tetap dilanjutkan, pemerintah harus menyiapkan dana. Tapi kalau tidak, maka harus dihentikan. Permasalahannya, ada utang yang berpotensi menjadi persoalan hukum. BPD pasti akan menuntut manajemen mengembalikannya. Pemerintah tentu tidak mungkin menanggung,” tegasnya.
Atas dasar itu, saat ini pemerintah masih mengkaji solusi terbaik agar tidak menimbulkan dampak hukum atau keuangan lebih lanjut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membekukan sementara operasional Perseroda.
“Kami masih belum mengambil keputusan akhir. Tapi rekomendasi dari BPK memang mengarah agar kegiatan Perseroda dihentikan dulu, setidaknya untuk memutus rantai persoalan masa lalu,” pungkas Khairuddin.
Pemkab memastikan akan menempuh langkah yang paling rasional berdasarkan hasil analisa lebih lanjut terhadap beban utang, potensi bisnis, serta risiko hukum yang mungkin timbul. (DS/02)
