Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara. Pembiayaan program perumahan nasional tersebut dirancang berbasis kolaborasi, dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam program ini, kelompok masyatakat juga ikut dilibatkan dalam pendanaannya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta, S.T., M.M, mengatakan bahwa target pembangunan perumahan nasional menuntut peningkatan capaian setiap tahun. Karena itu, sumber pendanaan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.
“Progresnya harus terus naik setiap tahun. Maka sumber pembiayaannya tidak hanya dari negara, tetapi juga dari lembaga, perorangan, hingga kelompok masyarakat. Yang penting, rumah yang dibangun benar-benar menjadi hunian untuk permukiman,” kata Dian, belum lama ini.
Menurutnya, skema pembiayaan Program 3 Juta Rumah bersifat terbuka dan partisipatif. Selain APBN, program ini juga didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten, serta sumber lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kegiatan sosial lembaga nonpemerintah, dan swadaya masyarakat.
Di Kabupaten Sumbawa, Dian menjelaskan bahwa pembangunan perumahan tidak berjalan dalam satu program tunggal. Terdapat keterpaduan lintas sektor, mulai dari program perumahan dan kawasan permukiman, penataan kawasan, hingga dukungan dari kementerian dan lembaga lain.
Ia mencontohkan, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri tetap menjadi bagian dari pencapaian target program. Selama memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang berlaku, termasuk persetujuan bangunan gedung.
“Pembangunan rumah harus sesuai standar. Tujuannya agar hunian yang dihasilkan layak, sehat, dan tidak memicu tumbuhnya kawasan kumuh,” ujarnya.
Dian menambahkan, pemerintah menetapkan tujuh indikator kekumuhan yang menjadi perhatian dalam pembangunan permukiman. Indikator tersebut antara lain kondisi bangunan gedung, sanitasi, drainase, dan pengelolaan persampahan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Sumbawa sejatinya telah berjalan melalui berbagai skema. Seperti penanganan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah pascabencana, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait target daerah, Dian menyebutkan bahwa tidak ada angka baku yang ditetapkan secara kaku setiap tahun. Target lebih dilihat sebagai tren peningkatan seiring kesiapan anggaran dan program.
“Target nasionalnya 3 juta unit, tapi tentu tidak dicapai dalam satu tahun. Pembagiannya mengikuti timeline beberapa tahun ke depan. Selain itu, kebutuhan hunian juga disesuaikan dengan jumlah penduduk. Daerah dengan populasi besar tentu membutuhkan porsi lebih besar,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Program 3 Juta Rumah sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, karena pelaksanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini bukan hanya tanggung jawab negara. Program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak agar kebutuhan hunian layak masyarakat dapat terpenuhi,” pungkas Dian. (DS/02)
