Dinamikasumbawa.com
MATARAM- Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memantapkan langkah dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Melalui koordinasi dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (BPR NTB) Perseroda di Mataram, Pemkab Sumbawa tengah menyiapkan skema penyertaan modal daerah yang akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program UPLAND (The Development of Integrated Farming and Irrigation in Upland Areas).
Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M, bersama tim yang membidangi BUMD. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat dari DPRD Sumbawa terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD.
Ivan menjelaskan, program UPLAND dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani, khususnya petani bawang merah di Kabupaten Sumbawa. Melalui penyertaan modal pemerintah daerah, dana UPLAND akan disalurkan lewat PT BPR NTB untuk memperkuat permodalan petani.
“Skema ini diharapkan memberi manfaat ganda. Petani bisa mendapatkan akses modal yang lebih baik, meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. Sementara pemerintah daerah juga mendapat keuntungan dari penguatan kinerja BUMD, yang berimplikasi pada peningkatan dividen dan menambah pendapatan asli daerah,” terang Ivan, Jumat (29/8/2025).
Ia memaparkan, dalam pembahasan, Pemkab Sumbawa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan penyertaan modal yang diprioritaskan pada program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan petani.
Ia memaparkan, adapun beberapa poin penting dari koordinasi ini meliputi, Manfaat Ekonomi Ganda. Bagi petani berupa peningkatan akses modal, produktivitas, dan kesejahteraan. Bagi pemerintah daerah berupa penguatan kinerja BUMD yang berdampak pada PAD.
Penguatan Peran BUMD. Penyertaan modal menegaskan peran PT BPR NTB sebagai mitra strategis Pemkab dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya sektor pertanian.
Tantangan dan Pengawasan. Pemkab menekankan perlunya pengawasan ketat agar penyaluran dana tepat sasaran, petani dapat memanfaatkannya dengan baik, serta risiko kredit macet dapat diminimalisir.
Rekomendasi Kebijakan. Meliputi peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, penguatan pengawasan lewat tim monitoring bersama Pemkab, BPR NTB, dan kelompok tani, serta transparansi publik melalui laporan berkala kepada DPRD dan masyarakat.
Menurut Ivan, sinergi lintas sektor juga diperlukan agar program UPLAND dapat berjalan optimal.
“Dukungan dinas pertanian, perdagangan, hingga koperasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan,” pungkasnya. (DS/02)
