Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan komitmennya menjaga kelestarian hutan yang kondisinya kian mengkhawatirkan. Melalui Bagian Perekonomian dan SDA, Pemkab menginisiasi rapat koordinasi (rakor) perlindungan dan pengamanan hutan yang digelar di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (26/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa. Hadir pula Komandan Kodim 1607 Sumbawa, perwakilan Polres Sumbawa, para Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh aparat keamanan, instansi teknis, dan masyarakat.
“Hutan kita adalah sumber kehidupan. Jika hutan habis, maka kita akan kehilangan penopang ekosistem, sumber air, hingga ruang hidup generasi mendatang. Karena itu, upaya perlindungan dan pengamanan harus menjadi prioritas bersama,” ujar Bupati.
Rapat koordinasi membahas sejumlah strategi, mulai dari penguatan pengawasan di lapangan, peningkatan sinergi lintas lembaga, hingga langkah-langkah preventif dalam mencegah perambahan, kebakaran hutan, dan penebangan liar. Pemkab juga menekankan perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar terlibat aktif dalam menjaga kelestarian.
Posisi Kabupaten Sumbawa sebagai daerah dengan kawasan hutan yang luas menghadapi tantangan serius berupa degradasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas ilegal. Tingkat kerusakan hutan sudah berada pada level mengkhawatirkan. Jika tidak segera diatasi, dampaknya akan meluas pada krisis air, tanah longsor, hingga hilangnya potensi ekonomi berbasis kehutanan.
Beberapa poin penting hasil rakor meliputi kolaborasi lintas sektor. Dimana kehadiran TNI, Polri, KPH, dan OPD terkait memperlihatkan keseriusan Pemkab dalam membangun sistem perlindungan hutan yang tidak hanya administratif, tetapi juga operasional di lapangan.
Kemudian, pendekatan partisipatif. Dimana keberhasilan menjaga hutan memerlukan keterlibatan masyarakat. Edukasi dan program pemberdayaan ekonomi alternatif dinilai penting agar warga tidak lagi bergantung pada praktik eksploitasi ilegal.
Dalam hal ini yang menjadi tantangan utama adalah minimnya personel pengamanan, luasnya kawasan hutan, serta lemahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menjadi hambatan yang harus diatasi dengan inovasi kebijakan, teknologi monitoring, dan regulasi yang lebih tegas.
Karenanya, penguatan patroli gabungan TNI-Polri-KPH, pemanfaatan teknologi seperti drone dan satelit untuk pengawasan, pemberian program ekonomi alternatif (agroforestry, ekowisata, hasil hutan non-kayu), serta pembentukan forum komunikasi lintas sektor untuk monitoring berkelanjutan.
Bupati juga menegaskan perlunya transparansi publik. Data mengenai kondisi hutan, kasus pelanggaran, hingga capaian program perlindungan akan disajikan melalui kanal resmi pemerintah daerah agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Dengan sinergi lintas sektor, Pemkab Sumbawa berharap upaya perlindungan hutan tidak hanya memperlambat laju kerusakan, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang. (DS/02)
