Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi atas pemberhentian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang masa kontraknya telah berakhir. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, turun langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (7/1/2025). Untuk melihat dan mempelajari secara detail data para tenaga Non-ASN tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat. Di BKPSDM, tersimpan daftar lengkap nama serta lokasi penempatan tenaga honorer yang tersebar di berbagai instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah, puskesmas, hingga sekolah-sekolah.
Wakil Bupati menegaskan, keberadaan tenaga Non-ASN tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan menyusun kajian khusus untuk melihat peluang dan opsi yang dapat ditempuh terkait keberlanjutan pengabdian mereka. Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, sembari menunggu keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jika bisa diperjuangkan, tentu akan kita perjuangkan. Semua ini menjadi atensi kami,” ujar Wabup.
Menurutnya, para tenaga Non-ASN merupakan aset daerah yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Sumbawa. “Mereka merupakan aset daerah yang sudah ikut mengabdi dan berjuang demi daerah. Supaya nanti ada solusi terbaik untuk bisa kita berdayakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemda Sumbawa juga akan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa. Kolaborasi ini dinilai penting agar perjuangan terhadap nasib tenaga Non-ASN memiliki landasan kebijakan dan dukungan politik yang kuat. Terlebih, banyak di antara tenaga honorer tersebut yang bertugas di wilayah terpencil, terluar, dan terjauh (3T).
Para tenaga Non-ASN itu selama ini ditempatkan di kantor-kantor desa, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), hingga sekolah-sekolah di pelosok. Kehadiran mereka menjadi ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, khususnya di daerah yang minim sumber daya aparatur.
“Oleh karena itu, bersama DPRD Sumbawa dan perangkat daerah lainnya, kami akan merumuskan solusi terbaik terhadap persoalan ini,” tegas Wakil Bupati.
Ia daerah berharap, melalui sinergi lintas lembaga dan kajian yang matang, akan lahir kebijakan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi pusat. Tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kepentingan daerah, serta masyarakat Sumbawa secara keseluruhan. (DS/02)
