Lokasi Sekolah Rakyat di Sumbawa Dipindah

Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa mengalami perubahan lokasi. Dimana sebelumnya, sekolah tersebut akan dibangun di Kecamatan Lopok.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, Jumat (9/5/2025) mengatakan, awalnya proyek yang digagas Kementerian Sosial dan akan dibangun oleh Kementerian PUPR ini direncanakan berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTB. Yakni di Kecamatan Lopok. Namun, desain bangunan yang bersifat seragam secara nasional dinilai tidak cocok jika diterapkan di lokasi tersebut.
“Desain sekolah ini berlaku sama untuk seluruh Indonesia, dan tidak menarik jika dibangun di lahan yang telah disiapkan di Kecamatan Lopok,” jelas Adi.
Ia mengungkapkan, setelah melalui diskusi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pihak terkait, Pemprov NTB akhirnya meminta agar Pemda Sumbawa mencari alternatif lokasi lain yang lebih sesuai. Adi menyebutkan bahwa saat ini telah disiapkan beberapa opsi lokasi pengganti.
Ada beberapa alternatif yang diusulkan. Pertama, di lahan sisa pembangunan Batalyon Pembangunan di Desa Krekeh Kecamatan Unter Iwes. Kedua, di lahan rencana pembangunan STIP di Kecamatan Labuhan Badas.
“Nanti akan dipilih salah satu,” ujarnya.
Sembari menunggu kepastian lokasi, terang Adi, pemerintah daerah juga diminta untuk mulai mempersiapkan proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat. Namun, Adi menegaskan pentingnya ada surat resmi dari pemerintah provinsi sebelum proses tersebut dimulai.
“Kami khawatir kalau proses rekrutmen sudah berjalan, tapi pembangunan belum dimulai, akan timbul keresahan di masyarakat. Minimal harus ada surat resmi dari provinsi sebagai dasar,” tegasnya.
Menurutnya, Kabupaten Sumbawa siap untuk menyambut pembangunan Sekolah Rakyat ini. Namun semua regulasi harus disiapkan terlebih dahulu. Termasuk kesiapan kurikulum dan sistem seleksi bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran program ini.
“Begitu semuanya jelas, kami akan langsung bergerak. Yang penting fondasi hukumnya kuat dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Adi. (DS/02)