Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pengembangan Kawasan Industri Garam Nasional di Kabupaten Sumbawa tetap berlanjut pada 2027. Pemerintah pusat memastikan program tersebut berjalan, meski tidak masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2027.
Asisiten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, menyampaikan bahwa Bupati Sumbawa telah bertemu dengan Direktur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat memastikan pengembangan kawasan industri garam di Sumbawa tetap berjalan.
“Program Garam Nasional yang ada di Kabupaten Sumbawa, kemarin Pak Bupati sudah bertemu dengan Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hasilnya, program garam di Kabupaten Sumbawa akan tetap dilanjutkan,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Suharmaji menjelaskan, keberlanjutan program tersebut tidak bergantung pada status PSN. Pemerintah pusat tetap membuka peluang pengembangan kawasan industri garam, melalui skema investasi di luar pembiayaan APBN.
Dalam skema tersebut, pihak ketiga akan mengambil peran penting dalam merealisasikan pembangunan kawasan. Investor nantinya dapat membiayai, sekaligus melaksanakan pengembangan industri garam tersebut.
“Untuk pelaksanaannya sekarang tidak perlu harus PSN. Karena garam ini nanti ada pihak ketiga. Tidak melulu dengan APBN, nanti pihak ketiga yang akan melaksanakannya,” jelasnya.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan berbagai persyaratan untuk mendukung realisasi program tersebut. Pemda telah menyiapkan lahan, sementara pemerintah pusat menyediakan dukungan program dan kementerian akan menangani proses penjaringan calon investor.
Suharmaji menyebut, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan teknis. Diantaranya penyusunan Readiness Criteria (RC) dan studi pendahuluan atau Pra-Feasibility Study (Pra-FS).
Selanjutnya, hasil kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan tindak lanjut pengembangan kawasan.
“Pemda punya lahan, kementerian punya program, pihak ketiga punya uangnya untuk mengembangkan. Kalau calon investornya nanti menjadi ranah kementerian. Kesiapan kita kemarin RC sudah, Pra-FS. Nanti hasilnya, BRIN akan diberikan kepada KKP,” pungkasnya. (DS/02)
