Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menandatangani nota kesepahaman terkait pendampingan hukum dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD). Penandatanganan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (20/5/2025).
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan yang baik antara Pemda dan Kejari. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika tata kelola pemerintahan yang profesional, tertib dan taat regulasi.
“Kerja sama ini bukan hanya untuk perlindungan hukum, tetapi juga tonggak penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif,” tegas bupati.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Hendi Arifin, S.H, menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.
“Kami hadir sebagai pendamping dan pengawal proyek strategis, baik di ranah hukum maupun intelijen,” ujar kajari.
Ia menyebut sejumlah proyek strategis yang akan dikawal Kejaksaan, seperti pembangunan dan pembenahan fisik RSUD Sumbawa, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), pengadaan bibit ternak, mobil pemadam kebakaran (Damkar), serta proyek strategis lainnya yang dilaksanakan OPD sesuai permohonan pendampingan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi teknis yang dipandu langsung oleh Kasi Intel dan Kasi Datun Kejari Sumbawa. Untuk memperjelas tugas dan peran Kejaksaan dalam pelaksanaan PSN dan PSD.
“Penting bagi kepala OPD untuk memahami fungsi pendampingan ini, agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelaksanaannya,” tutup Kajari. (DS/02)
