Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan infrastruktur irigasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, didampingi Wakil Ketua Gita Liesbano, S.H., M.Kn, dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H, Selasa (17/6/2025). Dari pihak eksekutif hadir Asisten I Setda Sumbawa, Drs Irawan Subekti, Forkopimda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Sawitra, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen strategis yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah. Fraksi PDIP mengapresiasi penyusunan dokumen yang berbasis data dan selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
Namun, fraksi PDIP juga memberikan enam catatan utama. Yakni prioritaskan SDM. Dimana penanganan stunting, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja harus menjadi fokus utama.
Perkuat reformasi birokrasi, dimana pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang optimal sangat dibutuhkan.
Kemudian dorong hilirisasi, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerataan pembangunan, sebagai upaya nyata dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah.
Kemudian, tingkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah.
Serta jaga keberlanjutan lingkungan, dimana pembangunan harus memperhatikan mitigasi perubahan iklim.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan RPJMD.
Dalam pandangan umum, Fraksi PDIP menyajikan analisis SWOT. Dimana yang menjadi kekuatan adalah potensi SDA, infrastruktur strategis (Pelabuhan Badas, Bandara Sultan Kaharuddin III), dan demografi usia produktif.
Sementara yang menjadi kelemahan adalah kemiskinan, stunting, pelayanan publik rendah, dan infrastruktur belum merata.
Untuk peluangnya adalah pengembangan pariwisata, hilirisasi komoditas lokal, digitalisasi, dan dukungan SDGs.
Adapun yang menjadi ancaman, ketergantungan pada sektor primer, kerentanan lingkungan, dan ketimpangan antar perangkat daerah.
Berdasarkan analisis ini, fraksi menyampaikan beberapa rekomendasi utama: investasi SDM, percepatan hilirisasi, digitalisasi pemerintahan, sinergi lintas level pemerintahan, dan penguatan evaluasi RPJMD.
Fraksi PDIP juga menyoroti isu-isu spesifik. Antara lain mendesak percepatan pembangunan jalan prioritas dengan sinergi APBD, DAK, dan pusat. Optimalisasi peran Dinas PPPA untuk percepatan status Kabupaten Layak Anak. Keprihatinan terhadap kondisi pasar baru Utan yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan. Desakan peningkatan alokasi anggaran jalan kabupaten, mengingat 60 persen masih belum mantap.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar “Irigasi Mantap” menjadi indikator kinerja utama pembangunan, setara pentingnya dengan “Jalan Mantap”. Kurangnya database sarana prasarana pertanian, rusaknya jaringan irigasi, dan ketergantungan petani terhadap hujan menjadi alasan mendasar.
Fraksi PDIP mengusulkan revitalisasi jaringan irigasi sekunder dan tersier, pengembangan irigasi mikro, sinergi antar-OPD terkait, alokasi anggaran afirmatif untuk petani, dan penguatan Jalan Usaha Tani (JUT) sebagai urat nadi distribusi hasil pertanian.
Mengakhiri pandangan umum, fraksi menekankan bahwa keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada implementasi kebijakan, kesiapan perangkat daerah, dan dampak langsung terhadap masyarakat. Diperlukan monitoring dan evaluasi yang kuat serta transparansi dalam setiap tahap pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmen mereka mengawal pembangunan demi tercapainya masyarakat Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (DS/02)
