Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem kerja dari rumah, atau work from home (WFH) yang telah diterapkan di sejumlah perangkat daerah. Evaluasi ini difokuskan pada efektivitas kinerja, serta efisiensi penggunaan anggaran, khususnya dalam operasional perkantoran.
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah tetap diwajibkan menjalankan target kerja harian yang telah ditetapkan. Usulan kegiatan dikumpulkan dan ditetapkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah, agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal. Meskipun, sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Target-target kinerja tetap ditentukan setiap hari. Jadi meskipun WFH, aktivitas pemerintahan tetap berjalan di beberapa perangkat daerah yang sudah melaksanakan sistem ini,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Sekda menegaskan, pelaksanaan WFH juga disertai mekanisme pelaporan yang ketat. Setiap kegiatan dilaporkan melalui Bagian Organisasi Setda Sumbawa yang bertindak sebagai administrator, sebelum kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut menjadi bahan penting dalam menilai efektivitas kebijakan WFH di daerah.
Menurut Sekda, aspek efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan ini. Pengurangan penggunaan fasilitas kantor, termasuk peralatan dan kebutuhan operasional lainnya, diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Yang jelas, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kantor dan peralatan-peralatan kantor,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya bersifat sementara, melainkan berpotensi untuk terus dilanjutkan. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan penegasan agar sistem kerja ini lebih dioptimalkan dalam beberapa waktu ke depan.
Dalam implementasinya, terdapat penyesuaian hari kerja, dimana pada hari Jumat diberlakukan WFH. Namun demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan penekanan pada kebersihan dan penataan lingkungan kerja, sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan melakukan reformulasi, guna memastikan pelaksanaan WFH selaras dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat. (DS/02)
