Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Dikbud yang baru, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, dalam keterangannya kepada media, Rabu (8/10/2025).
Dalam sepekan pertama menjabat, Budi menilai bahwa kualitas data pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih jauh dari ideal. Hal ini menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, dan penerimaan berbagai program dari pusat. Seperti BOS, tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Dapodik itu ibarat kitab suci dunia pendidikan. Jika kacau, maka seluruh perencanaan dan bantuan dari pusat bisa tidak tepat sasaran atau bahkan tidak turun sama sekali,” kata Budi.
Ia menjelaskan, Dapodik merupakan sistem pendataan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sistem ini menghimpun data dari seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah.
Komponen data Dapodik mencakup profil satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data kurikulum dan substansi pembelajaran, serta data sarana dan prasarana sekolah
“Data ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan nasional, penghitungan anggaran BOS, tunjangan guru, hingga penyaluran PIP. Jika tidak terisi dengan benar, maka sekolah bisa tidak terdata dan tidak dapat bantuan,” jelasnya.
Budi mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di Kabupaten Sumbawa yang belum maksimal dalam melakukan pemutakhiran data Dapodik. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kapasitas operator sekolah, kurangnya perhatian dari kepala sekolah, hingga masalah teknis dan jaringan internet.
“Dampaknya sangat serius. Sekolah bisa dianggap tidak aktif atau tidak valid, sehingga terancam tidak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala sekolah, guru, dan operator Dapodik agar serius memperhatikan hal ini. Ketepatan, kelengkapan, dan kecepatan dalam pengisian Dapodik menjadi kunci suksesnya program pendidikan nasional di daerah.
Selain Dapodik, Budi menyebutkan bahwa persoalan infrastruktur sarana prasarana sekolah serta peningkatan alokasi anggaran pendidikan juga menjadi perhatian utama Dinas Pendidikan ke depan.
“Banyak sekolah kita yang kondisi fisiknya rusak ringan, sedang, hingga berat. Kalau tidak ditangani, tentu mengganggu proses belajar-mengajar. Tapi lagi-lagi, dasar kita untuk intervensi anggaran juga tergantung dari data—dan itu semua bermuara di Dapodik,” ujarnya.
Dikbud Sumbawa akan mendorong perencanaan kebutuhan sarpras yang lebih matang, disertai pembaruan data yang akurat. Langkah ini juga akan didukung dengan upaya melobi pemerintah pusat dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.
Budi berharap ke depan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di Sumbawa bisa menyadari pentingnya Dapodik. Ia juga menekankan bahwa Dikbud tidak bisa bekerja sendiri.
“Kepala sekolah harus turun tangan. Operator tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Data itu tanggung jawab bersama, dan sangat menentukan masa depan sekolah,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, Dikbud akan menggelar bimtek teknis dan evaluasi rutin terhadap pengelolaan Dapodik di setiap kecamatan. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki ekosistem pendidikan di Kabupaten Sumbawa secara menyeluruh. (DS/02)
