Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Rencana pembangunan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 terancam stagnan. Hal ini menyusul pemotongan drastis Dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp 558 miliar. Kondisi ini disebut sangat memukul banyak sektor krusial, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar publik.
Diketahui, Pemkab Sumbawa resmi menerima surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 23 September 2025. Surat tersebut berisi rancangan alokasi transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026. Meski rutin dikirim menjelang pembahasan APBD tiap tahun, kali ini angka yang tertera membuat banyak daerah harus bersiap melakukan penyesuaian besar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, menyampaikan bahwa total dana transfer ke Sumbawa pada 2026 hanya sebesar Rp 1,568 triliun, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,1 triliun.
“Ini sangat memukul kami. Terutama Dana Bagi Hasil yang anjlok drastis dari Rp 464 miliar menjadi hanya Rp 57 miliar. Padahal sebelumnya sektor inilah yang menjadi salah satu andalan pembiayaan pembangunan daerah,” ungkap Dedi kepada GaungNUSRA, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/10/2025).
Ia mengungkapkan, penurunan paling tajam memang terjadi pada Dana Bagi Hasil, yang anjlok hingga Rp 407 miliar. DAK fisik dan non-fisik juga menyusut hingga Rp 101 miliar, sementara Dana Desa dan hibah Upland juga ikut terkoreksi. Ironisnya, DAU yang selama ini relatif stabil pun mengalami penurunan, meskipun kecil, yakni sebesar Rp 28 juta.
Menurut Dedi, penurunan ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menahan ekspor konsentrat ke luar negeri. Sehingga royalti yang menjadi sumber utama Dana Bagi Hasil pun ikut merosot.
“Rencana pembangunan yang sudah kami susun dalam dokumen resmi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) otomatis terganggu. Semua asumsi kita adalah dana transfer akan naik dari tahun ke tahun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” jelasnya.
Dedi menambahkan, Pemkab Sumbawa kini sedang melakukan kalkulasi ulang terhadap seluruh program kerja 2026. Hal ini karena penurunan dana transfer akan berdampak langsung pada penyesuaian anggaran belanja, terutama belanja modal dan pembangunan infrastruktur.
“Sebelumnya target kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6,8 persen, menurunkan angka kemiskinan hingga 1,5 persen, menaikkan IPM, dan menekan pengangguran,” ujarnya.
Sektor yang paling terpukul adalah pembangunan infrastruktur. Program peningkatan kualitas jalan dan jembatan, khususnya di kawasan selatan Sumbawa, terancam batal dilaksanakan. Pembangunan lanjutan RSUD Sumbawa di Sering juga ikut terdampak langsung.
“Dulu skenarionya jalan rusak di kawasan selatan bisa ditangani lewat DAK. Kita pernah mendapat DAK hingga Rp 50 miliar khusus untuk ini,” jelasnya.
Tak hanya itu, sektor irigasi juga terancam lumpuh. Saat ini, Sumbawa mengalami cuaca ekstrem yang menyebabkan kekeringan di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah kekurangan air. Kebutuhan akan sumur bor dan perbaikan jaringan irigasi meningkat drastis, namun anggaran tak mencukupi.
Sektor pendidikan pun tak luput dari dampak. Laporan kerusakan infrastruktur sekolah dan kekurangan meubeler terus berdatangan. Namun dengan terbatasnya dana transfer, program rehabilitasi dan pengadaan fasilitas sekolah berpotensi tertunda atau bahkan dibatalkan.
Di tengah tekanan fiskal ini, pemerintah pusat sejatinya tetap menjalankan beberapa program nasional di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Namun menurut Dedi, keterlibatan pemerintah daerah dalam program-program ini sangat terbatas.
“Pemda hanya diminta membentuk satgas koordinasi. Selebihnya, daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan,” jelasnya.
Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. Menurutnya, meski bersyukur dengan hadirnya program pusat, pembangunan berbasis kebutuhan lokal tetap tak bisa dikesampingkan. (DS/02)
