Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat penting membahas integrasi pembangunan ekonomi biru dan pendanaan biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk wilayah pesisir. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Sumbawa, Rabu (30/7/2025), dan diikuti secara hybrid oleh berbagai pemangku kepentingan. Termasuk dari Bappenas, Kementerian LHK, Kemendes PDTT, dan Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, menegaskan visinya menjadikan kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya sebagai pusat ekonomi biru nasional berbasis kelautan berkelanjutan.
“Saya ingin kawasan Teluk Saleh dan SAMOTA menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, seperti Mandalika atau Labuan Bajo—bahkan lebih. Kita punya kekayaan alam luar biasa dari hiu paus, Pulau Moyo, Tambora, hingga hutan laut yang belum tergarap maksimal,” tegas bupati.
Menurutnya, Teluk Saleh merupakan teluk terbesar di Indonesia yang memiliki potensi biodiversitas laut dan pariwisata kelas dunia. Nilai potensi ekonomi dari sektor perikanan, rumput laut, hingga pertanian diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun.
Namun, berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan wisata, aksesibilitas wilayah, hingga belum terintegrasinya konsep ekonomi biru dalam dokumen perencanaan desa.
“Desa-desa pesisir harus menjadi ujung tombak pembangunan. Program ini harus masuk ke RPJMDes agar pembangunannya berkelanjutan dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar bupati.
Ia juga menyebut rapat ini sebagai langkah awal integrasi lintas kabupaten—Sumbawa, Dompu, dan Bima—untuk mempercepat pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi biru dengan pendekatan kolaboratif dan pembiayaan dari berbagai sumber (blue finance).
“Teluk Saleh harus kita jadikan pusat keunggulan (center of excellence) ekonomi biru Indonesia. Kita tidak hanya membangun desa, tetapi masa depan dari laut,” pungkasnya. (DS/02)
