Dinamikasumbawa.com
MATARAM- Setelah dua tahun berturut-turut menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Kabupaten Sumbawa akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan pada Selasa (27/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram. Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, kepada Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Dalam penerimaan ini, bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, I Made Patrya, pimpinan OPD, dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
BPK NTB memberikan opini WTP kepada seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.
“Semuanya mendapat opini WTP. Ini prestasi yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar Suparwadi.
Bupati Sumbawa, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Sumbawa atas kerja kolektif yang menghasilkan capaian ini. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kepada publik.
“Opini WTP adalah pernyataan tertinggi auditor negara bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan tanpa kesalahan material. Ini menjadi tolok ukur kepercayaan publik atas pengelolaan anggaran daerah,” jelas bupati.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari pembenahan sistem keuangan, penguatan SDM, dan peningkatan pengawasan internal. “WTP ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (DS/02)
