Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu 18 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperjuangkan percepatan legalitas pertambangan rakyat sekaligus meminta tambahan kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbawa.
Rombongan Bupati Sumbawa, diterima langsung Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian Bupati Sumbawa, adalah percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah pusat segera menuntaskan proses penataan wilayah pertambangan. Agar, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut memperoleh kepastian hukum.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, dalam keterangannya yang diterima, Kamis (19/11/2026), menilai legalitas pertambangan rakyat menjadi kebutuhan mendesak. Melalui penetapan WPR dan penerbitan IPR, aktivitas pertambangan masyarakat dapat berjalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga ingin memastikan kegiatan tersebut memperhatikan keselamatan pekerja, pengawasan aktivitas tambang, serta perlindungan lingkungan.
Penataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin. Dengan adanya kepastian wilayah dan perizinan, pemerintah dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong masyarakat menjalankan kegiatan pertambangan secara lebih tertib dan bertanggung jawab.
Selain persoalan pertambangan, Jarot bersama Forkopimda turut menyampaikan keluhan masyarakat mengenai keterbatasan pasokan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Persoalan ini menjadi perhatian karena LPG 3 kilogram merupakan salah satu kebutuhan penting rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kuota LPG 3 kilogram pada 2026 mencapai 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 593 metrik ton dibandingkan alokasi tahun 2025.
Penurunan kuota tersebut mendorong Pemkab Sumbawa mengajukan tambahan alokasi untuk tahun berikutnya. Pemerintah daerah telah mengusulkan kuota LPG 3 kilogram tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumbawa juga mendorong pemerintah pusat mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi LPG bersubsidi. Pemerintah daerah menilai pendataan penerima perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk petani dan nelayan yang turut menggunakan LPG 3 kilogram untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Pemerintah daerah berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki pola distribusi sekaligus memastikan LPG bersubsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak. Dengan demikian, persoalan keterbatasan pasokan tidak terus membebani masyarakat, terutama kelompok yang memiliki ketergantungan terhadap energi bersubsidi.
Pada kesempatan tersebut, Jarot bersama Forkopimda juga memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan program Sumbawa Hijau Lestari. Program ini menjadi salah satu landasan pemerintah daerah, dalam menata pemanfaatan sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan rakyat, agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut dinilai penting mengingat kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 59,08 persen dari total wilayah daerah. Kondisi ini, menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan perlindungan kawasan hutan.
Melalui program Sumbawa Hijau Lestari, Pemkab Sumbawa mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam program tersebut antara lain kemiri, sengon, dan alpukat. Pengembangan tanaman tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Keterlibatan Forkopimda dalam kunjungan ke Kementerian ESDM juga memperlihatkan koordinasi lintas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan hadir untuk mengawal berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah turut mendorong penguatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat dan distribusi LPG bersubsidi. Pemkab Sumbawa juga membawa agenda perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembahasan pengelolaan sumber daya alam di tingkat pemerintah pusat. (DS/02)

