Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Teluk Saleh, agar menempatkan perlindungan ekosistem laut sebagai salah satu prioritas utama. Penataan kawasan tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi, pengembangan pariwisata bahari, dan aktivitas masyarakat pesisir tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Hal itu ditegaskan Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan RTR KSN Teluk Saleh dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup, Rabu (18/11/2026), di Luring Kaloka Airport Hotel, Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Budi Prasetiyo menekankan bahwa Teluk Saleh memiliki posisi strategis. Karena, menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, potensi perikanan, serta pariwisata bahari yang menjanjikan. Kawasan lintas kabupaten tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang yang terpadu. Agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan, seiring dengan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengarahkan pemanfaatan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan setiap aktivitas pembangunan, tidak mengancam keberadaan ekosistem dan sumber daya alam yang menjadi keunggulan Teluk Saleh.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah perlindungan ekosistem laut, terutama habitat dan jalur migrasi hiu paus. Keberadaan biota laut tersebut selama ini menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan Teluk Saleh, sekaligus bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati kawasan.
Budi mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata bahari harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Aktivitas wisata perlu dikelola secara bertanggung jawab. Agar tidak mengganggu habitat, pola pergerakan, maupun keberlangsungan kehidupan hiu paus dan biota laut lainnya.
Penataan ruang, lanjutnya, harus mampu mengatur pemanfaatan kawasan secara proporsional. Pemerintah perlu memperhitungkan kepentingan pariwisata, perikanan, konservasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat agar tidak saling berbenturan.
Selain perlindungan ekosistem laut, Budi juga meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum konsultasi publik untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan berbagai persoalan yang selama ini muncul di wilayah pesisir. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan dokumen tata ruang yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Pendekatan dari bawah atau bottom-up, menurutnya, perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan. Pemerintah pusat dan daerah harus mendengarkan kebutuhan masyarakat, termasuk pemerintah kecamatan dan desa yang memahami langsung persoalan pemanfaatan ruang di wilayahnya.
Masukan tersebut juga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah daratan maupun perairan. Dengan demikian, penyusunan RTR KSN Teluk Saleh dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan di tingkat daerah maupun nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja KSN Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa penyusunan RTR KSN Teluk Saleh masih berada pada tahap pengumpulan isu strategis, identifikasi permasalahan, serta analisis data dan informasi.
Pada tahapan tersebut, tim penyusun membutuhkan berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi kawasan. Informasi mengenai potensi sumber daya, persoalan lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga kebutuhan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.
Ia menjelaskan, konsultasi publik menjadi ruang untuk menghimpun informasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai arah penataan kawasan. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan perlu teridentifikasi sejak awal agar penyusunan kebijakan tata ruang memiliki dasar yang kuat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Kerja KSN Lingkungan Hidup, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, sejumlah camat dan kepala desa, serta perwakilan Konservasi Indonesia.
Forum konsultasi publik ini membahas pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, peneliti, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan arah pengelolaan kawasan Teluk Saleh.
Pembahasan mencakup pemanfaatan ruang, perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati laut, pengembangan pariwisata bahari, serta kepentingan ekonomi masyarakat pesisir yang perlu terakomodasi dalam dokumen RTR KSN Teluk Saleh. (DS/02)

