Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pembenahan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengatakan pemerintah daerah menempatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas dalam perubahan anggaran tersebut. Pemkab Sumbawa menggenjot pembenahan dua sektor itu untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Budi menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja daerah pada kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
“Dari semua itu adalah kita akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkab Sumbawa memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah menilai kondisi jalan, jembatan, drainase, dan jaringan pengairan turut menentukan kelancaran mobilitas warga sekaligus distribusi hasil produksi.
Budi menyebut peningkatan konektivitas wilayah dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai, kata dia, akan memperlancar pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain. Pada saat yang sama, akses transportasi yang baik membantu petani dan pelaku usaha membawa hasil produksi menuju pasar.
Karena itu, perubahan APBD 2026 juga mengarahkan anggaran untuk menangani sejumlah kebutuhan fisik yang berkaitan langsung dengan akses produksi masyarakat. Pemkab Sumbawa menyiapkan penanganan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan drainase, serta sarana pendukung pertanian.
Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dangkal maupun sumur dalam. Selain itu, pemkab memperhatikan jaringan irigasi untuk mendukung kebutuhan air pada kawasan pertanian dan sentra produksi.
“Kita ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.
Menurut Budi, pembangunan infrastruktur tidak dapat pemerintah daerah maknai hanya sebagai pembangunan fisik. Pemkab juga perlu membangun sarana dan sistem yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menggerakkan sektor ekonomi.
Ia menyebut pendidikan, kesehatan, pertanian, dan investasi sebagai bagian dari pembangunan yang saling berkaitan. Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu membangun infrastruktur yang mampu memperkuat berbagai sektor tersebut secara bersamaan.
“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kita akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kita penguatan di investasi,” jelas Budi.
Pemkab Sumbawa kemudian mengintegrasikan arah kebijakan perubahan APBD 2026 dengan 88 program prioritas daerah. Pemerintah daerah menggunakan program-program tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
Pembahasan perubahan anggaran itu juga berkaitan dengan arah pembangunan pada 2027. Pemkab Sumbawa telah membahas desain pembangunan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Budi mengatakan pemerintah daerah belum dapat memastikan kekuatan fiskal Sumbawa pada 2027. Kondisi penerimaan daerah dan kemampuan keuangan daerah akan menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Kita belum tahu kekuatan fiskal kita di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kita bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kita bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi. (DS/02)
