Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori langsung bergerak ke Jakarta membawa empat agenda pembangunan daerah. Ia menemui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kantor Staf Presiden (KSP), Fadjar Dwi Wisnuwardhani, untuk meminta dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah program strategis Kabupaten Sumbawa.
Wabup melakukan pertemuan tersebut di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Ia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi sekolah, penataan kawasan permukiman, serta optimalisasi program kesejahteraan masyarakat.
Wabup mengatakan pemerintah daerah harus aktif menjemput dukungan pusat. Menurutnya, Pemkab Sumbawa tidak cukup hanya mengirim proposal, tetapi perlu mengawal langsung setiap usulan agar masuk dalam agenda pembangunan pemerintah pusat.
“Kami siap melakukan langkah jemput bola agar kebijakan dan stimulus anggaran dari pusat mengalir ke Kabupaten Sumbawa dan dapat berjalan selaras serta tepat sasaran,” kata Wabup.
Ia menempatkan pembangunan jalan sebagai salah satu agenda utama. Pemkab Sumbawa membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.
Wabup menilai jalan memiliki peran penting dalam menghubungkan pusat-pusat permukiman, membuka akses ekonomi, dan memperlancar mobilitas masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur jalan di Sumbawa.
Selain jalan, Wabup membawa agenda revitalisasi fasilitas pendidikan. Usulan tersebut mencakup sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
Pemkab Sumbawa mendorong pemerintah pusat membantu meningkatkan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Wabup ingin pembangunan fasilitas pendidikan berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Agenda ketiga menyangkut penataan kawasan permukiman. Wabup meminta dukungan pusat untuk mendorong perbaikan kawasan permukiman dan pemenuhan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat.
Ia juga mengusulkan optimalisasi program kesejahteraan masyarakat. Pemkab Sumbawa ingin menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Wabup menegaskan Pemkab Sumbawa akan mengawal seluruh usulan tersebut melalui koordinasi berkala dengan pemerintah pusat. Ia ingin memastikan setiap program yang mendapat dukungan pusat benar-benar bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan.
“Kami berharap program ini tidak hanya berhenti pada penyerahan proposal, tetapi benar-benar diwujudkan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tegasnya.
Langkah Wabup Sumbawa, mendapat respons positif dari Fadjar Dwi Wisnuwardhani. Plt Deputi IV KSP tersebut mengapresiasi keaktifan Wakil Bupati Sumbawa dalam membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Padahal Bapak ini bukan orang asli Sumbawa, tapi tekad untuk membangun Kabupaten Sumbawa itu sangat semangat,” ujar Fadjar.
Fadjar menjelaskan KSP menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. KSP juga memastikan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan tanpa hambatan ketika pemerintah menjalankan program di lapangan.
Menurut Fadjar, pemerintah daerah perlu menyampaikan persoalan dan kebutuhan secara langsung agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi daerah. Komunikasi tersebut juga membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan koordinasi untuk mengawal program prioritas Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa akan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait perkembangan usulan pembangunan yang telah disampaikan. (DS/02)
