Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pembangunan 157 Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Sumbawa, tampaknya masih jauh dari target. Hingga kini, progres pembangunan baru menyentuh 30–35 persen. Dari ratusan titik yang direncanakan, baru sekitar 12 unit yang tengah dibangun.
Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengatakan kendala utama terletak pada ketersediaan dan kelayakan lokasi. Banyak lahan yang berstatus milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun kementerian dan lembaga. Namun, tidak memenuhi syarat luasan sesuai spesifikasi bangunan.
“Kenapa progresnya masih 30 sampai 35 persen? Pertama terkait lokasi lahan. Banyak yang tidak memenuhi syarat dari segi luasan,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ia mengungkapkan, persoalannya tidak hanya sampai disitu. Sejumlah usulan pemanfaatan lahan yang diajukan ke kementerian dan lembaga, juga belum mendapat balasan resmi. Ketidakpastian administrasi ini membuat proses perencanaan tersendat dan berdampak pada tertundanya eksekusi di lapangan.
Ironisnya, hambatan paling berat justru terjadi di wilayah kelurahan. Di kawasan ini, mencari lahan yang sesuai dengan desain prototipe dari pusat, disebut jauh lebih sulit dibandingkan di desa.
Menurutnya, desain bangunan KMP ditetapkan dalam bentuk prototipe memanjang layaknya gerai, dengan gudang di bagian belakang. Model ini menuntut ketersediaan lahan datar dan cukup luas. Sementara itu, kondisi geografis Sumbawa yang tidak sepenuhnya datar, menjadi tantangan tersendiri.
“Kadang lahannya sudah ada dan sesuai ukuran, tapi kontur tanahnya tidak mendukung. Sementara desain dari pusat itu untuk daerah datar,” ujarnya.
Belum tuntasnya administrasi barang milik negara (BMN) maupun barang milik daerah (BMD) yang masih dalam proses penyerahan ke daerah, turut memperumit situasi. Aset milik provinsi atau kementerian yang berpotensi dimanfaatkan, belum sepenuhnya bisa digunakan, karena tahapan administrasi belum rampung.
Dari laporan terakhir yang dihimpun pemerintah daerah, sekitar 12 unit telah memasuki tahap pembangunan. Salah satu titik di kawasan Jorok, disebut mendekati penyelesaian. Namun, untuk bisa beroperasi penuh pada momentum Idul Fitri, pemerintah daerah mengakui hal itu sulit tercapai.
“Dalam Idul Fitri ini belum ada yang bisa selesai,” kata Suharmaji.
Padahal, KMP diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan. Termasuk dalam penyediaan sembilan bahan pokok bagi masyarakat. Keterlambatan pembangunan, berpotensi menunda optimalisasi peran koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.
Meski demikian, Pemkab Sumbawa tetap menyatakan optimistis. Pemerintah daerah mengklaim terus melakukan pembenahan dan koordinasi lintas instansi. Agar seluruh titik yang direncanakan dapat terbangun secara bertahap. (DS/02)
