Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui rapat kerja strategis bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (5/2/2026).
“Alhamdulillah, setiba dari Rakornas 2026 dan agenda nasional lainnya, kami langsung melaksanakan rapat kerja dengan BPK RI. Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik,” ujar Wabup Ansori.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumbawa untuk menyelaraskan arahan kebijakan nasional yang diperoleh dari Rakornas dengan evaluasi kinerja keuangan daerah. Tujuannya, agar percepatan pembangunan daerah dapat dilakukan secara bersih, tertib, dan bertanggung jawab.
Agenda rapat mencakup pembahasan pokok-pokok hasil Rakornas, penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah, serta sinkronisasi dengan agenda pemeriksaan yang sedang dan akan dilakukan BPK di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan itu, Wabup Ansori menegaskan posisi BPK sebagai mitra strategis, bukan sekadar lembaga pengawas.
“Kami sangat mengapresiasi peran BPK. Setiap temuan dan rekomendasi adalah ‘obat’ untuk memperkuat sistem pemerintahan, agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” tegasnya.
Selain itu, rapat membahas progres tindak lanjut rekomendasi BPK periode sebelumnya, kesiapan data dan dokumen untuk pemeriksaan mendatang, serta identifikasi potensi tantangan dalam pelaksanaan program prioritas yang bersumber dari APBD. Pemkab Sumbawa juga menyiapkan langkah antisipatif guna meminimalisir temuan berulang, sebagai bentuk pendekatan proaktif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah cepat yang dilakukan Wakil Bupati Ansori dinilai mencerminkan keseriusan kepemimpinan daerah dalam menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama. Pendekatan ini sekaligus menjadi mekanisme transfer kebijakan dan arahan nasional ke dalam proses pengawasan daerah agar lebih kontekstual dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Melalui rapat strategis ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa transparansi dan tata kelola keuangan yang sehat merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
Ke depannya, penguatan kolaborasi dengan BPK diharapkan tidak hanya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tetapi juga menjadi jaminan bahwa pembangunan di Bumi Samawa berjalan secara amanah, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (DS/02)
