Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kembali menghadapi tantangan klasik, yakni lemahnya dokumentasi program. Meski berbagai kegiatan perlindungan anak dinilai telah berjalan baik di lapangan, ketidaktertiban pencatatan membuat peningkatan grade—dari Pratama menuju Madya bahkan Utama—belum dapat tercapai.
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa persoalan dokumentasi menjadi salah satu titik lemah yang selama ini menghambat penilaian pemerintah pusat. Banyak program telah terlaksana, tetapi tidak didukung bukti administratif yang lengkap dan terstruktur.
“Persoalan peningkatan grade bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi bagaimana semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Banyak upaya sudah dilakukan, tetapi tidak tercatat rapi,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Menurut Sekda, dokumentasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan program KLA benar-benar memberi dampak bagi anak-anak. Ia menegaskan bahwa predikat KLA sejatinya mencerminkan komitmen daerah dalam menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Ini bukan soal label. Yang terpenting adalah anak-anak nyaman tinggal di Sumbawa,” tegasnya.
Selain memperbaiki sistem dokumentasi, Pemkab Sumbawa juga memprioritaskan penanganan kekerasan terhadap anak. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menekan kasus kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Sekda meminta perangkat daerah terkait, khususnya yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), lebih aktif melakukan edukasi dan pemantauan. Pengawasan penggunaan media sosial di kalangan anak juga menjadi perhatian penting.
Upaya pemerintah turut didukung penerapan pendidikan karakter sesuai Peraturan Bupati Nomor 33, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebagai bagian dari gerakan bersama menciptakan ekosistem aman bagi anak.
Sekda menegaskan bahwa penataan dokumentasi secara menyeluruh—mulai regulasi, sistem hingga prosedur—akan meningkatkan efektivitas program perlindungan anak. Sekaligus memudahkan proses penilaian KLA di tingkat pusat.
“Kalau semua sudah, mulai dari regulasi, sistem, hingga prosedur, harus tercatat dengan baik agar program terasa nyata bagi anak-anak,” katanya.
Dengan perbaikan dokumentasi dan penguatan perlindungan anak, Pemkab Sumbawa optimistis peningkatan grade KLA dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mempersiapkan generasi emas Sumbawa di masa depan. (DS/02)
