Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengintensifkan langkah-langkah strategis dalam mengelola pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayahnya. Dari total 63 pulau kecil, sebanyak enam pulau berpenghuni, seperti Pulau Bungin dan Pulau Moyo, kini menjadi sasaran utama program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T, mengungkapkan bahwa pengelolaan pulau kecil diarahkan tidak hanya untuk pelestarian lingkungan semata. Melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy).
“Fokus kami adalah menjadikan pulau-pulau kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan, tapi juga mulai kami dorong untuk melakukan budidaya laut dan pariwisata bahari,” jelas Rahmat, Senin (20/10/2025).
Ia memaparkan, beberapa bentuk dukungan nyata yang telah diberikan pemerintah antara lain penyediaan fasilitas budidaya rumput laut, keramba jaring apung, serta bantuan pemberdayaan lainnya. Program ini tidak hanya berfokus pada perikanan, tetapi juga mulai menyasar sektor wisata bahari sebagai penggerak ekonomi lokal.
Contoh nyata dapat dilihat di Pulau Bungin, di mana masyarakat setempat telah berhasil mengembangkan budidaya lobster secara mandiri. Setelah menerima bantuan awal dari pemerintah, warga kini membeli benih lobster sendiri dan mengelola budidaya secara swadaya.
“Setelah diberikan stimulan, masyarakat langsung melanjutkan budidayanya. Dalam waktu sembilan bulan, mereka sudah bisa panen lobster seberat 5 ons per ekor. Harga jualnya cukup menjanjikan, antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per kilogram,” kata Rahmat.
Menurutnya, semangat kemandirian ini menjadi indikator keberhasilan program pemberdayaan. Pemerintah berharap masyarakat di pulau-pulau kecil dapat membudidayakan komoditas laut unggulan seperti ikan, kerang, mutiara, hingga rumput laut, dengan sistem berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Di sisi lain, potensi wisata bahari juga mulai digarap serius. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama instansi terkait tengah melakukan inventarisasi pulau-pulau yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Namun, pengembangannya harus memperhatikan status dan kewenangan antarinstansi.
Rahmat mencontohkan Pulau Moyo, yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Karena itu, setiap langkah pengembangan harus mempertimbangkan aspek legalitas, konservasi, dan tata kelola lintas sektor.
“Pengelolaan pulau kecil ini tidak bisa dilakukan satu dinas saja. Harus melibatkan sektor pariwisata, kehutanan, dan tentu saja partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi di lapangan, masyarakat di pulau-pulau yang telah menerima program pemberdayaan mengaku sangat terbantu. Bantuan sarana dan pelatihan yang diberikan menjadi pemantik semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Dengan pendekatan berbasis ekonomi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan agar seluruh pulau kecil, terutama yang berpenghuni, dapat menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi pesisir, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. (DS/02)
