Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan keprihatinan mendalam terhadap rencana pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 30 persen oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi melumpuhkan pembangunan daerah, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti Sumbawa.
“Pemangkasan TKD tentu sangat merugikan daerah. Sumbawa masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Jika kebijakan ini diterapkan, maka pembangunan bisa stagnan. Kita hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tanpa program pembangunan yang nyata,” tegas Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP.
Menurut Bupati, tidak hanya Sumbawa, hampir semua daerah di Indonesia masih menggantungkan sebagian besar anggarannya dari transfer dana pusat. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas, pemangkasan ini akan membuat daerah “gigit jari”.
“Tanpa dana pusat, tidak banyak yang bisa kita lakukan. PAD kita belum cukup menopang pembangunan besar. Jangankan dipotong 30 persen, kalau 24 persen saja sudah membuat kita kewalahan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa dirinya bersama para kepala daerah lainnya telah menggelar rapat virtual nasional. Rapat yang diikuti lebih dari seratus kepala daerah ini membahas langkah strategis menyikapi rencana pemangkasan anggaran tersebut.
“Kami bersepakat akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi daerah. Salah satu upaya adalah melakukan lobi politik ke Presiden Prabowo Subianto untuk menegosiasikan ulang kebijakan ini,” ujarnya.
Rombongan kepala daerah direncanakan bertemu Presiden dengan harapan rancangan kebijakan pemotongan TKD bisa direvisi. Menurut Bupati, banyak persoalan pembangunan yang memerlukan dukungan penuh dari anggaran pusat. Seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Bupati menekankan bahwa suara daerah harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan nasional. Jika pusat tidak peka terhadap realitas di lapangan, maka pembangunan tidak akan merata dan ketimpangan antarwilayah semakin membesar.
“Kita paham situasi fiskal nasional, tapi juga harus dilihat bagaimana kondisi riil di daerah. Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan semangat membangun dari pinggiran, seperti yang selama ini didengungkan,” tandasnya.
Pemkab Sumbawa berharap upaya kolektif ini bisa membuahkan hasil dan pemerintah pusat membuka ruang kompromi agar pembangunan daerah tetap berjalan, meski dalam keterbatasan fiskal nasional. (DS/02)
