Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan segera menyerahkan dua unit speedboat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang didanai melalui APBD 2025, dengan total anggaran mencapai Rp 430 juta.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumbawa, H. Burhanuddin, S.Pi, Senin (6/10/2025) menjelaskan, bahwa bantuan tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Sumbawa yang memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan.
“Pengadaan dua speedboat senilai Rp 280 juta saat ini sudah mencapai progres lebih dari 90 persen, tinggal menunggu pemasangan mesin yang dipesan dari luar daerah. Insya Allah, penyerahan kepada dua KUB penerima manfaat di Pulau Bungin akan dilaksanakan pada Senin, 13 Oktober 2025,” ungkap Haji Bur, sapaan akrabnya.
Selain dua unit speedboat, pemerintah daerah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 150 juta untuk pengadaan satu unit kapal penangkap ikan di bawah 5 GT. Kapal tersebut rencananya akan diserahkan kepada KUB nelayan yang berada di Labuhan Sumbawa, dan saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Seluruh pekerjaan pembuatan speedboat dan kapal tersebut dipercayakan kepada CV Samawa Fiber selaku rekanan pelaksana, dengan masa kontrak dari Agustus hingga Desember 2025. Pembangunan kapal dilakukan di galangan milik penyedia jasa yang berlokasi di kawasan Samota, Sumbawa, dengan menggunakan bahan fiberglass berkualitas.
“Pengadaan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional nelayan, khususnya dalam peningkatan produktivitas tangkapan dan efisiensi waktu melaut,” jelas Haji Bur.
Program bantuan sarpras perikanan ini merupakan bentuk komitmen Pemda Sumbawa dalam mendukung kelompok nelayan kecil agar dapat lebih mandiri dan produktif. Dukungan ini juga sejalan dengan upaya mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan.
Haji Bur menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk dalam aspek pengelolaan alat tangkap, perawatan kapal, hingga pemasaran hasil tangkapan.
“Kami ingin nelayan kita naik kelas. Tidak hanya dibekali alat, tapi juga keterampilan dan akses yang memadai agar hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” pungkasnya. (DS/02)
