Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta percepatan pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) agar dana tambahan sebesar Rp 2,005 miliar untuk program microfinance petani dapat segera disalurkan. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbawa yang digelar, Senin (11/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dan dihadiri anggota Banmus serta perwakilan pemerintah daerah, termasuk Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan Bagian Hukum Setda Sumbawa. Salah satu agenda pembahasan adalah percepatan persetujuan alokasi dana microfinance yang dikhawatirkan akan hangus jika tidak segera dimanfaatkan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari program Upland yang diberikan pemerintah pusat. Untuk mendukung pengembangan komoditas bawang merah. Program ini memberikan pinjaman berbunga rendah, maksimal 4 persen, kepada kelompok tani.
“Program ini sudah berjalan dengan baik sejak 2022 hingga 2024. Selama itu, kita telah menyerap Rp 2,7 miliar dan sudah diaudit BPKP. Dari 13 kabupaten/kota penerima, hanya dua yang mampu merealisasikannya, termasuk Sumbawa,” jelas Wayan.
Ia menekankan bahwa persetujuan dari DPRD harus segera diberikan karena dana tersebut tidak menjadi milik pemerintah daerah jika tidak disalurkan melalui bank penyalur yang ditunjuk.
“Kalau bisa, pembahasan selesai bulan ini. Batas waktunya sampai Oktober. Jika dana tidak habis disalurkan, pemerintah pusat akan menarik kembali,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
“Ini bukan hal yang sulit, apalagi untuk rakyat. Ini untuk kepentingan nasional,” ujarnya, sembari meminta tim pemerintah daerah segera menjadwalkan pembahasan agar selesai tepat waktu. (DS/02)
