Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Sehari pasca melantik 89 pejabat struktural dalam mutasi perdana masa kepemimpinannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P langsung bergerak cepat. Ia menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sabtu (2/8/2025) di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, Bupati Sumbawa menekankan bahwa mutasi yang dilakukan bukan keputusan mendadak. Melainkan hasil dari proses panjang evaluasi kinerja aparatur. Ia menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Saya tidak ingin terburu-buru. Saya ingin melangkah dengan tuma’ninah—tenang, terukur, dan penuh pertimbangan. Karena itu, sejak awal saya fokus pada hal mendasar. Seperti kebersihan lingkungan kerja, disiplin pegawai, dan percepatan kinerja berbasis digital,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, bupati memperkenalkan pola kerja baru yang dinamakan 3W Form, singkatan dari What – Who – When. Formulir ini menjadi instrumen utama dalam penyusunan dan pelaporan setiap program kerja. Setiap kegiatan yang dirancang OPD wajib menjawab tiga pertanyaan mendasar. Yakni apa kegiatannya, siapa penanggung jawabnya, dan kapan pelaksanaannya.
Contohnya, jelas bupati, seperti program penanaman pohon, distribusi alat dan sarana pertanian (alsintan), gerakan shalat subuh berjamaah, hingga penguatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Semua program harus terdata dalam format 3W dan dilaporkan melalui email kepada bupati, dengan evaluasi mingguan secara daring melalui Zoom Meeting.
Guna mendukung percepatan transformasi digital ini, bupati memerintahkan Dinas Kominfo untuk memastikan seluruh Kepala OPD memiliki dan aktif menggunakan email resmi, sebagai kanal utama komunikasi dan pelaporan. Format pelaporan juga harus ringkas, padat, dan fokus pada hasil.
Lebih jauh, bupati memaparkan beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan ke depan. Diantaranya, penghijauan kawasan hutan dengan insentif satu ekor sapi bagi petani yang menanam pohon di lahan miring seluas satu hektar, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pembangunan Bendungan Kerekeh, penataan kawasan Bala Puti dan Pantai Saliper Ate, relokasi Gedung Wanita ke Taman Kerato, pengembangan kawasan ekonomi biru di wilayah Samota, perluasan landasan pacu Bandara Sumbawa, implementasi Kopdes Merah Putih, serta revisi RTRW untuk pembebasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah pesisir.
Sekda Sumbawa, Budi Prasetiyo dalam arahannya menegaskan pentingnya respons cepat jajaran OPD terhadap arahan pimpinan. Ia menyebut beberapa langkah tindak lanjut langsung dijalankan, di antaranya penyusunan template 3W Form oleh Bappeda bersama Bagian Pembangunan. Serta penerbitan surat edaran tentang program 1 ASN 1 Pohon yang akan dikawal oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Rakor ini menjadi titik awal konsolidasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun pola kerja baru: disiplin, cepat, tepat sasaran, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan pola kerja digital dan berbasis hasil ini, Bupati berharap tata kelola pemerintahan akan lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (DS/02)
