Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, ditetapkan sebagai salah satu penerima Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T, Senin (7/7/2025).
“Alhamdulillah, dari tujuh desa yang kami usulkan, Pulau Bungin satu-satunya yang disetujui untuk tahap pertama KNMP 2025,” ujarnya.
DKP Sumbawa sebelumnya mengusulkan tujuh desa pesisir, yakni Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Labuhan Bajo, Labuhan Sumbawa, Labuhan Kuris, Sangoro, dan Labuhan Jambu. Namun, hanya Desa Pulau Bungin yang lolos seleksi awal dan ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk periode 2025–2030.
“Desa ini terpilih dari total 903 proposal se-Indonesia. Hanya 100 desa yang disetujui,” jelas Rahmat.
Saat ini, DKP sedang menyiapkan dokumen teknis lanjutan, termasuk layout lahan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal lengkap telah dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk proses lanjutan.
Menurut Rahmat, Desa Pulau Bungin juga direncanakan menjadi model sinergi lintas kementerian. Termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, program KNMP bukan hanya soal penataan permukiman nelayan. Tetapi menyentuh ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Fasilitas yang akan dibangun meliputi kapal nelayan, alat tangkap, dermaga, balai nelayan, dan toilet umum,” jelasnya.
Penerangan jalan umum, kendaraan truk berpendingin, serta jalan lingkungan juga masuk dalam komponen infrastruktur pendukung. Semua fasilitas itu nantinya akan dikelola koperasi nelayan berbasis komunitas, yakni Koperasi Merah Putih.
“Koperasi ini sedang dalam tahap pembentukan oleh pemerintah,” tambah Rahmat.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumbawa, H. Burhanuddin, S.Pi, menambahkan bahwa usulan anggaran untuk Pulau Bungin mencapai Rp 9,5 miliar.
“Kami tinggal menunggu arahan resmi dari pusat terkait kelanjutan program dan besaran anggaran yang disetujui,” tandasnya.
Program KNMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki infrastruktur, dan menekan angka kemiskinan di wilayah pesisir. (DS/02)
