Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan sejumlah catatan kritis dalam Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029.
Sidang yang digelar Selasa (17/6/2025) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, bersama Wakil Ketua, Gita Liesbano, S.H., M.Kn, dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H. Turut hadir Asisten I Setda Sumbawa, Drs Irawan Subekti mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Forkopimda, para Kepala OPD, serta tokoh masyarakat, agama, pendidikan, dan pers.
Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemkab dan tim penyusun RPJMD yang menyelesaikan dokumen tersebut tepat waktu. Namun, mereka menekankan pentingnya seluruh OPD memahami substansi RPJMD agar pembahasan berjalan efektif dan kebijakan pembangunan dapat tepat sasaran.
Fraksi PKS menyoroti rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah, yang hanya naik tipis dari 13,18 persen pada 2020 menjadi 15,10 persen pada 2024. Meskipun pendapatan daerah meningkat dari Rp 1,6 triliun menjadi Rp 2,1 triliun. Ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, rata-rata 86 persen dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, tren peningkatan belanja pegawai menjadi perhatian, yang naik dari Rp 699,51 miliar pada 2020 menjadi Rp 927,48 miliar pada 2024. Kenaikan ini dinilai membatasi ruang fiskal untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
Selain itu juga, ada enam Sorotan Strategis Fraksi PKS. Seperti transparansi Beasiswa Kedokteran dan Farmasi. Fraksi PKS mendesak agar proses seleksi beasiswa dilakukan secara terbuka dan diinformasikan ke publik untuk menjamin keadilan akses.
Kelangkaan dan Harga LPG (elpiji) 3 Kg, pemerintah diminta bertindak tegas terhadap pangkalan nakal yang menjual di atas HET. Penegakan hukum diminta melibatkan Satpol PP secara aktif.
Percepatan Program 2024–2025. Pemkab diminta segera mengeksekusi program yang telah direncanakan agar serapan anggaran tidak rendah di triwulan III.
Pemberantasan narkoba, PKS menyarankan pembentukan Satgas Narkoba yang melibatkan kepolisian, TNI, BNN, camat, lurah, dan desa, sebagai langkah preventif dan represif.
Dalam perbaikan infrastruktur jalan, Fraksi PKS mendesak peningkatan kualitas dan aksesibilitas jalan di sejumlah titik seperti Selang Ai Ngelar, Labuhan Sangoro, Ngeru Olat Rawa, dan Ai Beling.
Penyerapan hasil jagung petani, pemerintah disarankan menambah gudang penampungan hasil panen di wilayah timur, selatan, utara, dan barat. Untuk menjamin harga dan serapan jagung petani.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS yang diketuai Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, menyatakan menerima Ranperda RPJMD untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Mereka berharap seluruh masukan ini menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. (DS/02)
