Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Dalam tahun ini, hampir setengah dari masyarakat di Kabupaten Sumbawa menyatakan puas atas kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Hal ini terungkap dalam survei indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan Magna Selekta Institute.
Direktur Magna Selekta Institute, Joni Firmansyah, S.IP., M.IP mengatakan, berdasarkan hasil survei, 41,3 persen masyarakat menyatakan puas pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa pada 2025. 8,1 persen masyarakat menyatakan sangat puas.
“Jadi, total masyarakat yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah daerah sebanyak 49,4 persen,” ujar Joni, Rabu (19/6/2025).
Sementara yang tidak puas, papar Joni, lebih sedikit. Yakni berada diangka 34,8 persen. Sementara sisa 15,8 persen masyarakat masih menyatakan ragu-ragu.
Joni mengungkapkan, untuk 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, sebanyak 48 persen masyarakat menyatakan puas. Sementara masyarakat yang menyatakan tidak puas ada diangka 35,7 persen. Masyarakat yang tidak bersedia menjawab sebanyak 16,3 persen.
Namun, terang Joni, yang menarik adalah angka optimisme masyarakat. Karena meskipun angka kepuasan masyarakat belum mencapai 50 persen, namun masyarakat optimis pemerintah Jarot-Ansori pada 2025 akan membawa kebaikan.
Dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang menyatakan optimis, Jarot-Ansori akan mewujudkan Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik sebanyak 61,1 persen.
Joni menambahkan, berdasarkan survei, ada tiga persoalan utama yang harus diperbaiki dalam kinerja pemerintah daerah. Seperti infrasturktur kota maupun pertanian. Kemudian kelangkaan elpiji juga menjadi persoalan yang mengemuka. Selanjutnya adalah isu terkait lingkungan dan bansos.
“Selama 2025 ini, persoalan kesehatan bukan menjadi isu utama yang muncul di masyarakat,” imbuhnya.
Dengan hasil survei ini, lanjut Joni, diharapkan Pemda Sumbawa bisa lebih memperhatikan penyelesaian persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Terutama terkait tiga persoalan yang muncul dalam survei.
Karena, asal-usul ketidakpuasan masyarakat adalah adanya persoalan yang belum tuntas. Dengan survei ini diharapkan bisa menjadi salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan. (DS/02)
