Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2025. Sebab, realisasi belanja daerah dinilai belum memuaskan.
Arahan tegas itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa yang digelar di Aula H Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (5/6).
Dalam arahannya, bupati menekankan bahwa rapat evaluasi bukan sekadar rutinitas, melainkan momen penting untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Hingga 31 Mei, realisasi belanja baru 25,84 persen dari total Rp2,45 triliun. Ini belum memuaskan,” ujar bupati.
Sementara itu, pendapatan daerah baru mencapai 28,81 persen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di angka 20,90 persen.
Meski serapan anggaran masih rendah, bupati mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
“WTP bukan tujuan akhir. Ini standar minimum yang wajib kita pertahankan,” tegasnya.
Karena itu, bupati mengeluarkan lima instruksi strategis untuk mendorong percepatan pelaksanaan anggaran.
Yakni mempercepat pengadaan barang dan jasa. Dimana OPD pemilik DAK Fisik harus memastikan dokumen kontrak masuk ke OMSPAN paling lambat 21 Juli 2025.
Kontrak harus rampung sebelum Desember. Target penyelesaian kontrak paling lambat November, tanpa alasan klasik “waktu tidak cukup”.
PPK dan konsultan harus aktif di lapangan. Bupati menegaskan, kualitas proyek adalah tanggung jawab bersama.
Ekspose paket strategis segera. Kegiatan besar harus dipaparkan terbuka dan terencana.
Laporan realisasi disiplin, dimana laporan keuangan wajib diserahkan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
“Di balik setiap rupiah anggaran ada harapan rakyat—untuk irigasi, Posyandu, pelatihan UMKM, dan layanan dasar lainnya,” ungkapnya.
Terakhir, bupati mengingatkan bahwa APBD adalah amanah rakyat, bukan milik OPD atau pejabat.
“Jangan biarkan uang rakyat tidur di kas daerah. Segera ubah jadi pembangunan nyata,” tegasnya.
Rapat diikuti Wakil Bupati, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, dan pejabat teknis se-Kabupaten Sumbawa. (DS/02)
