Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pembangunan sarana dan prasarana gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumbawa mulai menunjukkan perkembangan. Dari total 165 KDMP yang telah terbentuk pada 2026, sebanyak 48 gerai dilaporkan telah tuntas dibangun, sementara 117 lainnya masih terkendala ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag) Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, mengatakan pembangunan gerai tersebut merupakan bagian dari program percepatan penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
“Hingga saat ini dari 165 KDMP yang telah terbentuk di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 48 gerai sudah selesai dibangun sesuai dengan program yang direncanakan. Sisanya masih dalam proses dan akan menyusul,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (16/3/2026).
Adi menjelaskan, percepatan pembangunan sarana dan prasarana KDMP tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kantor, gerai, dan gudang bagi Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, sebelum pembangunan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan proses inventarisasi dan verifikasi terhadap koperasi yang telah terbentuk. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pelaksanaan pembangunan sarana prasarana KDMP ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas yang bekerja sama dengan TNI.
“Alhamdulillah, untuk Kabupaten Sumbawa sudah ada 48 KDMP yang sarana prasarananya berhasil dituntaskan pembangunannya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pembangunan sarana prasarana setiap gerai KDMP diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Setelah pembangunan fisik selesai, tahap selanjutnya adalah penentuan unit usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing koperasi desa.
Setelah unit usaha ditetapkan, barulah koperasi dapat melangkah pada tahap penguatan permodalan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) direncanakan akan memberikan dukungan pembiayaan bagi KDMP.
Sementara itu, untuk tahap awal pengembangan usaha, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bank NTB Syariah bekerja sama dengan Perum Bulog telah menyiapkan bantuan permodalan bagi sejumlah koperasi desa.
“Di NTB ada sekitar 50 KDMP yang mendapatkan bantuan permodalan masing-masing sebesar Rp25 juta untuk perintisan usaha. Dari jumlah itu, lima KDMP di Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai koperasi desa model,” ungkapnya.
Kelima koperasi desa model tersebut berada di Desa Gontar, Labuhan Burung, Labuhan Aji, Mokong, dan Ongko Empang.
Namun demikian, Adi mengakui pembangunan gerai KDMP di sejumlah desa masih menghadapi kendala utama, yakni ketersediaan lahan. Sesuai ketentuan, setiap koperasi desa harus menyiapkan lahan minimal seluas 10 are untuk pembangunan gerai dan fasilitas pendukung.
“Kendala yang dihadapi saat ini memang terkait ketersediaan lahan. Karena setiap KDMP harus menyiapkan lahan minimal 10 are, sehingga baru 48 gerai yang bisa diselesaikan pembangunannya,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Hasil koordinasi tersebut membuka peluang pemanfaatan sejumlah aset milik pemerintah provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa.
Adi menyebutkan, Gubernur NTB telah memberikan sinyal positif terkait pemanfaatan lahan aset provinsi tersebut.
“Ada sekitar 29 bidang aset milik Pemprov NTB di Kabupaten Sumbawa, baik berupa lahan kosong maupun rumah dinas, yang saat ini sedang dilakukan verifikasi secara teknis untuk kemungkinan dimanfaatkan sebagai lokasi gerai KDMP,” pungkasnya. (DS/02)
